Selasa, 21 Oktober 2014 | 17:16 WIB

Dahlan: Tidak Ada Ampun Bagi Koruptor BUMN

Jumat, 05 Oktober 2012 / macro / antara

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan berjanji akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan sebanyak 63 perusahaan milik negara berpotensi merugikan negara hingga sekitar Rp2,5 triliun.

"Kita akan melihat terlebih dahulu laporan tersebut, apakah karena salah administrasi, salah posting. Tetapi kalau setelah kita lakukan pengecekan kerugian ternyata karena ada praktik korupsi, tidak ada ampun bagi yang melakukan korupsi di BUMN," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

Menurut Dahlan, dirinya masih belum mengetahui detil soal laporan BPK tersebut tetapi siap menindaklanjuti segala temuan-temuan yang sudah dipaparkan BPK itu.

Menurut Dahlan, potensi kerugian di sejumlah BUMN sangat memungkinkan karena banyaknya kesalahan dalam hal administrasi, operasional perusahaan, maupun kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan.

Sebelumnya, Selasa (2/10), BPK menyatakan telah melakukan audit investigasif terhadap 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas pada semester I 2012 dan menemukan adanya 702 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Di antara temuan tersebut, sebanyak 63 kasus terjadi di lingkungan BUMN yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan hingga sekitar Rp2,5 triliun.

Dahlan mengakui, pengelolaan sejumlah BUMN sejauh ini masih terkendala terutama akibat proses pengambilan keputusan di masa lalu. "Beragam, ada yang salah adimistrasi, salah posting pembukuan, dan kemungkinan juga karena ada niat penyelewengan," ujarnya.

Meski begitu Dahlan tidak menyebutkan berapa jumlah BUMN yang di dalamnya terjadi indikasi penyalahgunaan jabatan untuk melakukan korupsi. Ia hanya mencontohkan, PT Djakarta Llyod perusahaan jasa angkutan kapal ini sejak lama sudah mengalami masalah keuangan.

Perusahaan ini hanya memiliki laporan keuangan pada tahun 2007, sementara pada beberapa tahun sebelumnya sama sekali tidak memiliki pembukuan. Setelah ditelusuri ternyata ada pinjaman luar negeri, namun tidak tercatat di pembukuan perusahaan. "Ada tiga pos pinjaman dalam jumlah besar Rp3 triliun, Rp2 triliun dan Rp1 triliun untuk pembelian kapal, namun wujud barangnya (kapal) tidak ada. Bahkan pinjaman itu tidak ada di buku besar," tegasnya.

Dahlan menambahkan, kasus yang dialami BUMN seperti Djakarta Llyod tersebut merupakan gambaran betapa masalah laporan pertangungjawaban keuangan perusahaan milik negara sebagian ada yang bermasalah. (antara)

Dibaca : 210 kali
Baru dibaca Terpopuler